TULUNGAGUNG – Lingkar kekuasaan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso selalu menarik perhatian publik. Pasca-badai hukum yang menimpa Bupati Inaktif Gatut Sunu Wibowo akibat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal 2026, transisi kepemimpinan ke tangan Plt Bupati H. Ahmad Baharudin secara otomatis merombak lanskap politik lokal.
Salah satu fenomena klasik yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat adalah pergeseran perilaku para aktor pencari muka yang dalam istilah sosiologi politik ekstrem sering dikategorikan sebagai kelompok “penjilat” (ideologis/biokratis) dan “pelacur politik” (oportunis transaksional).
Sudut Pandang Pengamat: Membedakan Karakter Dua Era
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik yang enggan disebut namanya, menjelaskan bahwa istilah “penjilat” dan “pelacur politik” di lingkungan birokrasi merujuk pada pola adaptasi aktor terhadap watak sang penguasa.
“Di era Gatut Sunu Wibowo, karakter kepemimpinannya cenderung dominan dan top-down. Pola nepotisme atau pemaksaan kehendak melahirkan kelompok penjilat birokrasi,” ujarnya.
Kelompok ini adalah aparatur atau eksternal yang selalu berkata ‘asal bapak senang’ (ABS), membenarkan kebijakan yang salah, bahkan ikut mengamankan setoran komitmen fee demi mengamankan jabatan, tanpa peduli pada risiko hukum.
Sebaliknya, pada era Ahmad Baharudin yang lebih akomodatif dan terbuka, muncul fenomena pelacur politik.
“Mereka ini adalah kutu loncat transaksional. Begitu Gatut Sunu jatuh, mereka langsung berbalik arah memuji Baharudin habis-habisan, memutus loyalitas lama dalam semalam, dan menuntut kompensasi proyek atau jabatan baru,” tambahnya.
Perwakilan pemuda dan aktivis di Tulungagung, juga membenarkan realitas di lapangan.
“Kami melihat jelas perbedaannya di area Pendopo. Di era Pak Gatut, orang-orang di sekitarnya sangat kaku dan membentengi bupati dari kritik. Sekarang, di era Pak Baharudin, pendopo lebih cair. Namun imbasnya, banyak wajah lama yang dulu memusuhi kritik kini mendadak paling depan berfoto bersama Plt Bupati. Ini bentuk pelacuran integritas yang nyata,” tegasnya.
Imbas Positif dan Negatif Terhadap Daerah
Keberadaan para pencari suaka politik di sekeliling pendopo memicu dampak ganda bagi jalannya roda pemerintahan Pemkab Tulungagung:
1. Era Gatut Sunu Wibowo (Dominasi Penjilat ABS)
• Imbas Positif: Kebijakan eksekutif berjalan sangat cepat tanpa hambatan birokrasi internal karena seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) patuh secara mutlak.
• Imbas Negatif: Tersumbatnya kritik memicu blind spot (titik buta) kepemimpinan. Minimnya fungsi kontrol internal menyebabkan suburnya praktik korupsi, yang akhirnya terbukti memicu pemerasan massal terhadap belasan kepala OPD hingga berakhir di rompi oranye KPK.
2. Era Ahmad Baharudin (Infiltrasi Oportunis Transaksional)
• Imbas Positif: Iklim birokrasi menjadi lebih demokratis, tidak mencekam, dan dialogis karena pemimpin mau mendengarkan masukan dari berbagai arah.
• Imbas Negatif: Jika Plt Bupati tidak selektif, infiltrasi kelompok oportunis transaksional dapat mengaburkan objektivitas tata kelola. Kebijakan rawan disetir oleh kepentingan kelompok yang pandai mengambil hati, yang berpotensi melahirkan beban transaksional baru menjelang definitifnya kepemimpinan.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, mengingatkan bahwa Plt Bupati Ahmad Baharudin harus memanfaatkan momentum ini untuk membersihkan benalu birokrasi.
“Pak Baharudin punya rekam jejak sebagai pengkritik nepotisme. Sekarang saatnya beliau membuktikan diri tidak terjebak oleh rayuan kelompok pencari muka baru yang mulai mengepung pendopo,” pungkasnya.(Red)
