TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara resmi menggelar forum koordinasi tingkat tinggi High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026. Forum strategis ini diselenggarakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung pada Kamis (13/8/2026) sebagai langkah proaktif pemerintah daerah dalam mengawal stabilitas pasokan pangan serta kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Penyelenggaraan HLM Pengendalian Inflasi Daerah ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., yang hadir sekaligus membuka secara resmi jalannya rapat koordinasi tersebut. Pertemuan ini difokuskan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang peringatan Hari Besar Nasional (HBN). Peringatan hari besar kerap diwarnai oleh peningkatan konsumsi dan lonjakan permintaan masyarakat yang berisiko memicu fluktuasi harga pada berbagai komoditas pangan utama.
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh Deputi Bank Indonesia Cabang Kediri Deasi Surya Andriana, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung Diah Sari Prihantari, S.ST., M.S.E., Kepala Perum Bulog Tulungagung, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. Tri Hariadi, M.Si. Selain itu, jajaran Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung turut hadir secara lengkap untuk menyelaraskan kebijakan sektoral.
Dalam arahan dan sambutannya, Plt. Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin menekankan bahwa isu pengendalian inflasi bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan tugas krusial yang menyangkut langsung daya beli dan kesejahteraan masyarakat luas. Momentum Hari Besar Nasional membutuhkan kecermatan ekstra dari seluruh instansi terkait agar kenaikan permintaan pasar tidak dimanfaatkan oleh spekulan maupun terganggu oleh hambatan pasokan di tingkat distributor.
”Kunci utama dalam isu pengendalian inflasi adalah menjadikannya sebagai isu prioritas dan memperkuat sinergi seluruh stakeholder,” ujar Plt. Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi sangat ditentukan oleh seberapa kuat komitmen dan keterpaduan langkah antarpihak. Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan penuh dari lembaga moneter seperti Bank Indonesia, lembaga penyedia data seperti BPS, penyedia cadangan pangan strategis seperti Perum Bulog, serta instansi teknis pembina jalur distribusi dan perdagangan di tingkat daerah.
Ahmad Baharudin menjelaskan secara terperinci bahwa sinergi lintas sektor harus diwujudkan dalam tiga pilar utama penanganan inflasi pangan, yakni pemeliharaan ketersediaan stok komoditas, penjagaan kestabilan harga di tingkat pedagang maupun konsumen, serta pengawalan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dari produsen hingga ke pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
Dengan terjaminnya alur distribusi komoditas pangan, potensi kelangkaan barang yang menjadi pemicu utama kenaikan harga liar dapat diantisipasi secara dini. Pemerintah daerah berupaya memastikan tidak ada hambatan pasokan, baik yang disebabkan oleh kendala logistik, cuaca, maupun dinamika rantai pasok di tingkat regional.
”Perlu adanya peningkatan komunikasi yang efektif dari berbagai stakeholder dengan berbagai inovasi dan terobosan yang terus dilakukan guna mengendalikan tingkat inflasi di daerah,” tambahnya.
Guna merealisasikan target pengendalian inflasi tersebut, Plt. Bupati mendorong dilakukannya peningkatan komunikasi yang intensif dan transparan di antara seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Komunikasi yang efektif mencakup pertukaran data harga secara presisi, koordinasi pemantauan pasar berkala, hingga edukasi publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat agar tidak terjadi aksi borong (panic buying).
Selain komunikasi, inovasi dan terobosan baru juga terus digalakkan. Langkah-langkah konkret seperti pemantauan pasokan harian, pelaksanaan operasi pasar murah di titik-titik rawan, penyiapan cadangan pangan pemerintah, hingga optimalisasi koordinasi pasokan antar-daerah menjadi bagian utama dari strategi komprehensif yang disepakati dalam HLM ini. Melalui langkah sinergis tersebut, Pemkab Tulungagung optimistis dapat menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan.(tr)
